Category: detail fakultas hukum

1. Legalitas dan Penyelenggaraan Fakultas Hukum Tahun 1986 mendapat status terdaftar dengan Surat Keputusan Mendikbud No.075/O/1986 tertanggal 15 Februari 1986; Tahun 1993 mendapat ijin penyelenggaraan berdasarkan SK No.646/DIKTI/Kep/1993; Pada Tahun 2000 mendapat status Terakreditasi berdasarkan SK. No.021/BAN PT/AK-VIII/2000; Tahun 2003 Read More …

A. Dekan Fakultas Hukum dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Dekan adalah penanggung jawab utama tingkat fakultas, di samping memberikan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan Read More …

Fakultas hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang pada awalnya mendapat status terdaftar pada tanggal 15 Februari 1986 berdasarkan SK Mendiknas No.075/0/1986. Kemudian pada tahun 1993, program studi ilmu hukum mendapat ijin penyelenggaraan berdasarkan SK No.646/Dikti/Kep/1993.    Berbagai upaya untuk berbenah Read More …

Dasar Hukum Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang mendasarkan diri pada: Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Read More …

Tata kelola adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi.  Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata kelola termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa Read More …

Kepemimpinan Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang Read More …

Dalam rangka pengembangan jurusan untuk meningkatkan mutu, maka prodi bersama dengan fakultas mengupayakan untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi atau instansi lain. Untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka Read More …

Seluruh dosen tetap di Fakultas Hukum memiliki standar pendidikan minimum adalah S2, sesuai dengan bidang kompetensinya serta praktisi hukum yang pakar dalam bidang litigasi maupun non litigasi. Dosen tetap memiliki kepangkatan mulai dari Asisten Ahli sampai Lektor Kepala, serta terdapat Read More …

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan Read More …

Dalam proses pembelajaran, di samping mendapatkan perkuliahan yang bersifat teoritis, mahasiswa juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan lain sehubungan dengan mata-kuliah tertentu, yaitu kegiatan praktek dan latihan kemahiran hukum (PLKH), yang mencakup mata kuliah PLKH Acara Perdata, PLKH Acara Pidana, PLKH Read More …